Ganti Ukuran Teks
- + + + +
SELAMAT DATANG DI BLOG SETANGKAI KEMBANG WIJAYA KUSUMA

Jumat, 29 Oktober 2010

GNOTA SERAHKAN 105 JUTA DAN 1000 TAS UNTUK ANAK SEKOLAH TIDAK MAMPU


Perusahaan-perusahaan seperti Pertamina, PLTU, Holcim, dan BRI memiliki andil cukup besar dalam program pendidikan, khususnya membantu anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu. Lewat Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Cab. Kabupaten Cilacap kepedulian mereka terwujudkan dengan pemberian beasiswa untuk anak-anak SD,SMP, dan SMA dan yang sederajat. Menurut Wakil Ketua GNOTA Cab. Cilacap H. Sudarno, ST, SH,MM, dari perusahaan itu berhasil terkumpul dana beasiswa sejumlah 105 juta serta 1000 tas pendidikan. Dari Pertamina RU IV Cilacap memberikan 75 juta, PLTU 25 juta, BRI 5 juta, dan Holcim 1000 tas. Jumlah tersebut dibagi pada masing-masing kecamatan di kab. Cilacap.
Acara penyerahan bantuan dilaksanakan di ruang Gadri dan dihadiri oleh Wakil Bupati, Ketua Umum GNOTA, Kepala Disdikpora, dan para pengurus FKOTA masing-masing kecamatan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Cilacap H. Tatto Soewarto Pamuji menghimbau agar kita benar-benar bisa mewujudkan program wajib belajar 9 tahun. "Pokoknya tidak ada anak usia sekolah tidak sekolah," tegasnya. Untuk itulah, jika ada anak usia sekolah tidak bersekolah karena misalnya faktor biaya Pemerintah lewat GNOTA akan berusaha untuk mengatasinya. Pendidikan, menurut Wabup adalah penting, demi masa depan yang lebih baik. (abe)

Senin, 25 Oktober 2010

TDL Batal Naik, Inflasi Menurun

Jakarta, 25/10/2010 MoF (Fiscal) News - Batalnya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun 2011 berdampak pada penurunan dan penekanan inflasi. Demikian  diungkapkan Pj. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Agus Supriyanto, Senin (25/10) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senayan, Jakarta.

Menurut Agus, Tarif Dasar Listrik (TDL) sebenarnya masuk dalam
administered price atau inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya secara umum diatur pemerintah. Pemerintah sendiri melihat Inflasi inti (core inflation) dan administered price masih dapat dijaga dengan baik. “Batalnya kenaikan TDL malah bisa menurunkan inflasi inti, itu kan masuk ke administered price. Core inflation sama administered price itu masih bisa dijaga,” ungkapnya.

Sebelumnya,
dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2011, pemerintah menetapkan target inflasi  2011 sebesar 5,3%  yang akan tercapai jika pemerintah tidak menaikkan harga-harga komoditas yang diatur negara, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL) dan pupuk.

Agus menjelaskan, selain dari beberapa harga komoditi yang diatur negara, pemerintah masih terus menjaga inflasi yang bergejolak
, karena merupakan penyumbang inflasi terbesar. Inflasi yang bergejolak bersumber dari harga-harga pangan yang meningkat karena adanya gejala musim dan cuaca yang tidak kondusif. “Inflasi sudah ditetapkan 5,3 persen, tapi pemerintah lebih fokus pada core inflation, karena kalo volatile food itu hanya beberapa komoditi, tapi kalau inflasi inti bisa kita jaga di bawah 5 persen, itu sudah aman,” pungkasnya.(DM)

Minggu, 24 Oktober 2010

Pariwisata Pulau Nusakambangan


Pulau Nusakambangan merupakan salah satu kawasan pantai selatan  Kabupaten Cilacap yang dipisahkan oleh Selat Segara Anakan yang memisahkan dengan daratan Pulau Jawa .
Pulau Nusakambangan dikenal juga pulau penjara yang mempunyai kesan menyeramkan itulah kesan yang acap terdengar oleh siapapun yang belum pernah datang berkunjung ke Pulau Nusakambangan.
Pulau ini memang menawarkan banyak hal. Semakin lama mendekat dan melihat kesan menyeramkan berangsur-angsur sirna . bayangan yang menyeramkan pada penghuni penjara, serta hutan belantara yang sampai saat ini masih mampu melindungi satwa-satwanya perlahan-lahan akan melumatkan kesan menyeramkan bahkan kesan tersebut berganti rasa takjub dan detak kekaguman   tiada habisnya .
Seramya mendengar para penghuni LP anda tidak usah kawatir sebab diantara lokasi wisata dengan Lembaga Pemasyarakatan sangat jauh. Dari 9 buah LP, 5 diantaranya LP Karanganyar, Nirbaya, Karang tengah, Gligir dan Limusbuntu sudah tidak digunakan, namun sekarang sudah dibangun untuk penjara khusus narkoba dan penjara terbuka serta penjara super maksimum security.
Sejak tahun 1985 Lembaga Pemasyarakatan tinggal 4 LP yang di gunakan diantaranya LP Besi, LP Batu , LP Permisan dan LP Kembang kuning (Penjara yang dibangun antara tahun 1908 sampai dengan 1950) yang rata-rata mempunyai kapasitas 500 orang sampai 2000 orang .
Pulau Nusakambangan yang memanjang dari barat ketimur sepanjang kurang lebih 36 km dan lebar antara 4 – 6 KM dengan luas keseluruhan adalah 210 km2 atau 21.000 ha memang menyimpan misteri dan daya tarik wisata seperti goa, pantai, benteng dan keindahan batuk arang dan keindahan panorama alam, hutan cagar alam, dan hutan belantara .

Sabtu, 23 Oktober 2010

Festival Layang-layang 2010 di Pantai Teluk Penyu Cilacap


Lomba Layang-Layang 2010 di Pantai Teluk Penyu Cilacap
Sebagai salah satu acara rutin tahunan di Kabupaten Cilacap Pemkab Cilacap melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) mengadakan Lomba Layang layang Tahun 2010 yang telah terselenggara pada Hari Minggu 26 September 2010 di Pantai Teluk Penyu Cilacap Selatan.
Lomba tahun ini diikuti oleh 49 peserta yang terbagi dalam 3 kategori yaitu: Sendaren/ Tradisional, Tren dan Kreasi.
Banyak penonton yang menyaksikan acara ini karena didukung oleh cuaca yang cukup cerah dan angin yang memadai, tidak seperti beberapa hari sebelumnya yang selalu diselimuti mendung dan gerimis.
Adapun setelah melalui penilaian maka Juri menetapkan 3 pemenang  untuk masing-masing kategori. Para pemenang mendapatkan hadiah berupa tropy dan uang pembinaan.
Lomba Layang Layang 2010 di Pantai teluk Penyu Cilacap
Lomba Layang-Layang 2010 di Pantai Teluk Penyu Cilacap

Kamis, 21 Oktober 2010

TNI SEGERA MILIKI PESAWAT INTAI TANPA AWAK


Jakarta, TNI segera membangun skuadron pesawat intai untuk mengamankan seluruh wilayah RI, terutama di perbatasan baik darat, laut maupun udara.

"Rencananya, empat pesawat intai tanpa awak akan tiba pada medio 2011, dari satu skuadron yang direncanakan," kata sumber ANTARA di Mabes TNI Jakarta, Sabtu.

Ia menambahkan, skuadron pesawat intai tanpa awak itu nantinya akan bermarkas di Pangkalan Udara Supadio, Pontianak , Kalimantan Barat namun pengoperasiannya di bawah Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) Mabes TNI.

Personel yang mengoperasionalkan tidak banyak, sekitar dua orang untuk memantau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di perbatasan darat, laut dan udara.

Pesawat intai tanpa awak itu dapat dioperasikan lima sampai enam jam per hari.

"Sehingga semisal kita ingin memantau wilayah tengah Indonesia, kita bisa terbangkan hingga Tarakan, kembali lagi ke Pontianak. Begitu untuk ke wilayah lainya di Indonesia," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR , Kemal Azis Stamboel mendukung pembentukan skuadron Pesawat Tanpa Awak (UAV) yang akan dibangun TNI AU di Landasan Udara (Lanud) Supadio, Pontianak.

Kemal Aziz Stamboel mengatakan, skuadron pesawat intai tanpa awak merupakan salah satu solusi menjaga wilayah RI terutama di perbatasan.

Selain pesawat intai tanpa awak, maka TNI juga akan segera menambah radar di tiga wilayah di Indonesia Timur, guna memaksimalkan pengamanan Wilayah RI. 
Sumber : Antara

Rabu, 20 Oktober 2010

Pinjaman PIP dengan Jaminan DAU Percepat Pembangunan Infrastruktur

Jakarta, 20/10/2010 MoF (Fiscal) News - Tawaran pinjaman pembiayaan dengan penjaminan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar daerah yang selama ini hanya bersandar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Demikian diungkapkan Kepala PIP Kementerian Keuangan Soritaon Siregar, Rabu (20/10) di kantornya.

Menurut Soritaon, DAU yang selama ini seharusnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan di daerah tidak digunakan sebagaimana mestinya. Pada kenyataannya, sekitar 60-80% DAU digunakan untuk membayar belanja pegawai dan belanja barang pemerintah daerah, sehingga hanya tersisa 20-30% untuk pembangunan. Jika daerah bersandar sepenuhnya pada APBD, maka pembangunan infrastruktur yang dijadwalkan dapat selesai dalam satu tahun akan mundur empat sampai lima tahun ke belakang. Ia mencontohkan, dalam pembangunan bendungan, rencana pembangunannya tujuh tahun menggunakan anggaran APBD. Namun, setelah tahun kelima, waduk tersebut sudah hancur, sehingga rakyat tidak dapat menikmati. Jika proyek tersebut menggunakan pinjaman PIP, masalah kekurangan dana dan lain-lain dapat selesai dalam dua tahun pembangunan, dan rakyat dapat merasakan hasilnya.

“Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar daerah tersebut, PIP memberikan tawaran pinjaman pembiayaan dengan penjaminan DAU dan DBH. Dengan demikian, uang yang tadinya pemda pakai untuk membiayai proyek pembangunan selama empat sampai lima tahun dapat tersimpan dan diganti membayar biaya pokok dan bunga ke PIP dalam waktu hanya dua tahun,” ungkapnya.

Soritaon menjelaskan, pinjaman yang diberikan PIP dapat memberikan keuntungan bagi pemda dan masyarakat, seperti pelaksanaan pembangunan proyek menjadi lebih cepat dan masyarakat dapat segera menikmati infrastruktur tersebut. “Jadi yang PIP tawarkan dengan menukar pemikiran yang tadinya uang APBD dihabiskan untuk pembangunan selama empat sampai lima tahun tadi, di-switch menjadi membayar proyek plus bunga, dan pembayaran selama satu tahun, dan rakyat dapat menikmati pembangunan lebih cepat,” tegasnya.

Terkait mekanisme pembayaran biaya pokok dan bunga yang berkaitan dengan pemotongan DAU dan DBH, pihaknya sedang menyelesaikan aturannya, diantaranya dengan memanggil pemda yang bersangkutan untuk melakukan rekonsiliasi waktu pembayaran yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Surat Kuasa Kepala Daerah yang ditujukan ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. “Jadi aturan dan mekanisme yang menjadi dasar pemotongan DAU dan DBH untuk membayar pinjaman kepada PIP akan tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan sekarang sedang dalam proses finalisasi,” pungkasnya.(DM) http://www.depkeu.go.id/Ind/

Minggu, 17 Oktober 2010

364 PNS KABUPATEN CILACAP NAIK PANGKAT

Sejumlah 364 pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap, Rabu (13/10) menerima surat keputusan (SK) kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2010. Penyerahan secara simbolis untuk wilayah Distrik Majenang dilakukan oleh wakil Bupati Cilacap H Tatto Suwarto Pamuji, di Pendopo Kecamatan Cimanggu.
Kepala badan Kepegawaian Daerah (BKD) Cilacap, Drs. Sutarjo, MM menjelaskan, dari jumlah PNS yang naik pangkat tersebut terdiri dari guru 243, medis dan penyuluh 53, dan umum 68. Mereka tersebar di 5 distrik yakni, Majenang, Sidareja, Cilacap, Kroya dan eks Kotip Cilacap.
Menurut Sutarjo, rencana penyerahan SK kenaikan pangkat bagi PNS lainnya akan dilaksanakan di tiap-tiap distrik, pada waktu yang telah di jadwalkan. Untuk PNS di wilayah Distrik Majenang yang menerima SK Kenaikan pangkat hari ini sejumlah 100 orang, terdiri dari guru 66, tenaga medis dan penyuluh 25, serta umum 9.
Wabup H Tatto Suwarto Pamuji dalam kesempatan itu mengatakan, tantangan tugas PNS kedepan tidak semakin ringan.
Apalagi, dunia berkembang sangat cepat yang menuntut adanya perubahan paradigma bagi jajaran aparatur pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan menampilkan performance dan pola pikir  yang akomodatif terhadap kondisi aktual saat ini.

"Dalam situasi yang penuh tantangan ini, sering saya sampaikan bahwa seluruh aparatur Pemerintah Kabuptaten Cilacap jangan terjebak oleh pola rutinitas dimana dalam melaksanakan tugas tanpa melihat hasilnya,  serta cenderung statis dan kurang adanya inovas," ujarnya. Pola kerja yang seperti itu katanya,  dapat dipastikan tidak akan menghasilkan suatu kemajuan yang berarti dan tidak akomodatif terhadap perubahan.
Sejalan dengan hal tersebut tambahnya, kedudukan aparatur pemerintah sebagai abdi negara dituntut bekerja secara profesional dalam mengemban tugas-tugas negara maupun pemerintah, dan sebagai abdi masyarakat, aparatur pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat